Update 14 April 2021
16 Mei 2016 Ivan A saputra Lampung Barat
Liwa (Lentera SL): Komisi II DPRD Lampung barat (Lambar) membuktikan janjinya, memanggil Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) kabupaten setempat. Ini terkait banyaknya sorotan pelaksanaan program pemilihan Muli Mekhanai tahun 2016. Bahkan bidang kebudayaan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tahunan tersebut diduga akan menggelapkan anggaran uang makan.
Hearing antara Komisi II yang pimpin langsung oleh koordinator komisi, Sutikno yang merupakan wakil Ketua I DPRD Lambar dan ketua Komisi II Sobriansyah, S.Sos., dihadiri sejumlah anggota komisi dengan pihak Disporaparbud yang dihadiri langsung oleh kepala dinas (Kadis) dan sejumlah kepala bidang (Kabid) dan Kasi di Disporaparbud, di ruang komisi DPRD Senin (16/5).
Sejumlah pertanyaan dilontarkan oleh pihak komisi II, salah satunya terkait dengan mekanisme pemilihan yang memunculkan kontroversi dimana ada dugaan dan laporan masyarakat bahwa sebagian besar dari peserta pemilihan bahkan disinyalir sejumlah finalis tidak bisa berbahasa Lampung, yang notabennya sesuai judul kegiatan pemilihan ‘Muli-Mekahanai’ yang merupakan bahasa Lampung dengan artian bujang gadis.
Persoalan kedua yakni terkait dengan tindaklanjut dari pemilihan tersebut, dimana setiap tahunnya even tersebut selalu digelar namun tidak pernah ada tindaklanjut yang sesuai dengan harapan seperti mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Lambar.
”Pemilihan Muli Mekhanai setiap tahun digelar, tetapi kita tidak tahu apa tindaklanjutnya. Salah satunya harapan kita Muli-Mekhanai bisa mempromosikan pariwisata di Lambar, nah ini kok enggak ada gebarakan,” ungkap Ketua Komisi II Sobriansyah.
Sementara Leni, S.Sos., mengatakan bahwa sebagai Muli-Mekhanai Lambar tentunya berkewajiban untuk mempromosikan pariwisata yang ada, dan menurutnya cukup miris ketika ada even-even tingkat nasional maupun provinsi yang menjadi wadah promosi wisata malah muli-mekhanai tidak bisa dengan alasan kuliah atau ada kesibukan lain.
”Ini miris, jadi menurut saya harus ada kontrak dengan Muli-Mekhanai terpilih, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menjalankan tugas saat ada even-even,” katanya.
Kemudian Ismun Zani, S.Ip., menambahkan jika tidak ada keharusan bagi Muli-Mekhanai terpilih untuk menguasai kultur budaya lokal termasuk salah satunya harus bisa berbahasa Lampung maka pihaknya menganjurkan kedepannya nama even Muli Mekhanai diganti dengan pemilihan Putra Putri Lambar saja.
Menjawab itu, Kepala Disporaparbud Indra Kesuma mengatakan, pihaknya telah menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin, meski pada akhirnya terdapat kritikan-kritikan atas hasil kinerja yang dilaksanakan. “Iya, kalau kami sudah maksimal betul melaksanakan even pemilihan muli-mekhanai tersebut, meski akhirnya ada kekurangan,” kata Indra.
Mengenai finalis yang tidak bisa berhasa Lampung bahkan diduga tidak menguasai kultur budaya lokal, Indra menjelaskan, bahwa pada saat pemilihan tim juri yang terdiri dari beberapa orang memiliki penilaian sendiri terkait hal itu, pihaknya meyakini meski kurang pada nilai penguasaan Bahasa Lampung namun mendapatkan nilai tinggi pada item penilaian lainnya.
”Kalaupun nilainya kurang dalam penguasaan Bahasa Lampung tapi kami yakin ada nilai yang tinggi pada item penilaian lainnya, dan pada nilai akhir ditetapkan bahwa para finalis tersebut yang menjadi duta pariwisata Lambar yang bertugas mempromosikan potensi wisata daerah,” imbuhnya.
Terkait dugaan penggelapan uang makan untuk malam grand final menurut keterangan dari dinas Poraparbud akan dikembalikan ke kas daerah. Sementara berdasarkan data Swara Lampung uang makan malam grand final tahun-tahun sebelumnya juga tidak digunakan tapi tidak juga ada pengembalian ke kas daerah. (Wan)