KPK Nilai Setor Rp 1 M untuk Jadi Ketum Nyata Politik Uang

03 Mei 2016 Ivan A saputra Hukum dan Kriminal

Foto: Ilustrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan syarat wajib penyerahan uang sebesar Rp1 miliar dari Calon Ketua Umum Golkar jelas merupakan praktik politik uang yang nyata.

Oleh karenanya Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif, menyesalkan tindakan partai berlambang beringin tersebut, yang telah memutuskan untuk menjadikan uang sebesar Rp1 miliar sebagai syarat. "Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp1 miliar," ujar Laode, Selasa (3/5).

Dirinya juga mengatakan, syarat uang tersebut adalah sebuah kegilaan yang dilakukan oleh partai politik dalam mencari kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin partai. Ia meminta pengurus Golkar untuk berfikir jernih dan mempertimbangkan kembali hal tersebut.

Menurut Laode, Golkar seharusnya meminta setiap kadernya yang ingin menjadi Ketua Umum untuk memberikan ide terbaik, bukan uang. "Yang seharusnya disumbang para calon itu adalah ide-ide brilian untuk perbaikan Golkar, bukan uang yang Rp1 miliar dalam percalon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan, syarat Rp1 miliar yang wajib dibayarkan calon ketua umum akan tetap ada. Pembayaran syarat itu disebut akan dilakukan sebelum proses verifikasi. Namun Nurdin menjelaskan, kepastian itu masih menunggu konsultasi antara komite etik dengan KPK.

Hingga kini diketahui sudah ada sepuluh bakal calon ketua umum yang akan bertarung dalam Munaslub 23-26 Mei mendatang, setelah sebelumnya Idrus Marham yang juga sebagai sekretaris jenderal menyatakan mundur. Ke-10 nama itu di antaranya adalah Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, Priyo Budi Santoso, Wati Amir, dan Tommy Soeharto. (ist)