Defisit Hingga Rp 123 M, Sekkot Bantah Pemkot akan Utang ke Bank

30 Maret 2016 Steven Jantung Kota

Foto Ilustrasi

Bandarlampung (Lentera SL): Defisitnya APBD Kota Bandarlampung tahun ini membuat pejabat setempat harus putar otak. Salah satunya dengan melakukan peminjaman ke bank untuk menutupi tunggakan utang pemkot.

Sekretaris Kota (Sekkot) Badri Tamam, membantah jika pihaknya akan melakukan peminjaman ke bank. Pemkot memilik rencana lain, yakni dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Belum ada rencana itu, pinjaman ke bank kemungkinan hanya wacana. Kami belum memikirkan hal itu,” kata Badri, Rabu (30/3).

Dirinya mengungkapkan, saat ini pihaknya memang fokus kepada peningkatan PAD. Meski pada triwulan pertama hasil pendapatan kurang memuaskan, namun hal ini memang biasa terjadi. “Realisasi PAD pada triwulan pertama memang biasa kecil, karena maklum saja pada triwulan pertama kan kegiatan pemerintah belum berjalan,” terangnya.

Ia mengaku optimis pada triwulan kedua dan ketiga hasil dari PAD sudah bisa terlihat dan ada kenaikan. “Di triwulan selanjutnyalah, kenaikan PAD harus ditingkatkan,” sanggahnya.

Sebelumnya, Pemkot Bandarlampung tengah melakukan pendekatan ke Bank BJP untuk mengajukan pinjaman untuk menutupi defisit APBD dan melunasi kewajiban utang pemkot ditahun 2015.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Trisno Andreas, membenarkan jika pemkot tengah melakukan pendekatan dengan pihak BJB untuk mengajukan pinjaman. “Kita masih pendekatan, nilainya belum bisa kita sampaikan. Tapi kalau angka defisit APBD kita mencapai Rp 123 miliar. Itu merupakan utang-utang pemkot kepada pihak ketiga,” jelas Trisno.

Dirinya menjelaskan, proposal pengajuan pinjaman sudah disampaikan ke Bank BJP dan tengah ditelaah pihak manajemen bank. “Kita sudah masukan, sekarang masih ditelaah direksinya. Kita belum tahu jelas, berapa bunganya, berapa tenornya, jadi nilai pinjaman belum bisa kita sampaikan,” terangnya.

Trisno menjelaskan, sejumlah tunggakan pemkot yang belum terbayar di antaranya utang Bina Lingkungan (Biling) saat ini masih tersisa sekitar Rp 10 miliar. “Kalau utang kepada kontraktor, saya belum bisa rincikan jelas, tapi nilainya diatas utang billing,” paparnya.

Trisno menerangkan, pemkot terus berupaya memenuhi kewajiban hutang dengan cara mencicil, bahkan minggu lalu, tunggakan billing sudah dibayar sekitar Rp 9 miliar. Ia mengharapkan satker penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkatkan kinerja mendongkrak PAD, sehingga bisa melunasi tunggakan-tunggakan pemkot. (El Shinta)